Selain tarif pajak progresif, Ditjen Pajak berlakukan perubahan tarif pemotongan PPh 21 menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER). contoh perhitungan PPh 21 terbaru yang berlaku mulai 2024. Klik https://drive.google.com/file/d/1KjPq1vZ9amj-z3b9hgYc49on6HS-bKzP/view?usp=shar...
Tampilkan postingan dengan label Materi Dasar Perpajakan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Materi Dasar Perpajakan. Tampilkan semua postingan
Global Tax identity Number (TIN)
Global Tax identity Number (TIN) merupakan gagasan pemberian nomor identitas untuk wajib pajak yang berlaku universal. Dengan global TIN, semua perusahaan yang tergabung dalam satu perusahaan multinasional akan mendapatkan nomor unik yang sama, yang membedakan hanyalah kode negara dimana perusahaan multinasional tersebut beroperasi, serta nomor afiliasi / cabang / permanent establishment dari unit bisnis yang ada di perusahaan multinasional tersebut.Dengan diimplementasikannya global TIN, diharapkan identifikasi perusahaan multinasional menjadi...
COD (Certificate of Domicile) Atau Surat Keterangan Domisili (SKD)
COD (Certificate of Domicile) atau SKD merupakan bukti seorang person sebagai resident suatu negara.COD biasanya digunakan untuk memanfaatkan tax treaty. Jika pemberi penghasilan (WPDN) dari Indonesia tidak bisa mendapatkan COD dari mitra bisnis dari Luar Negeri maka WPDN wajib memotong PPh berdasarkan Pasal 26 UU PPh, namun kalau bisa maka WPDN akan memotong sebesar PPh sebesar tarif yang tercantum pada tax treaty.PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER- 24/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-61/PJ ./2009...
Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia
Pajak merupakan sumber dana terbesar bagi negara yang sangat penting dalam pembangunan. Oleh sebab itu, warga negara Indonesia diwajibkan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.Ada tiga sistem pembayaran pajak yang diberlakukan, yaitu:1. Self Assessment SystemSelf Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dimana sistem ini membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Jadi wajib pajak disini berperan aktif dalam menghiutng, membayar sampai melaporkan besaran pajaknya...
ALUR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN SENGKETA PAJAK
A. LOKASI PELAYANANLoket B Sekretariat Pengadilan Pajak, Lobby Gedung A Pengadilan Pajak, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat (jika antar langsung dengan mendaftar antrean terlebih dahulu); atauKirim via pos/ekspedisi tercatat lain ke alamat: Pengadilan Pajak, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta PusatB. JANGKA WAKTU PELAYANANTerhitung 14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkapoleh pejabat berwenang (bukan sejak submit/diterima...
ALUR PERMOHONAN IJIN KUASA HUKUM PAJAK
A. LOKASI PELAYANANLoket B Sekretariat Pengadilan Pajak, Lobby Gedung A Pengadilan Pajak, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta PusatPermohonan disampaikan melalui pos ke alamat: Pengadilan Pajak, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta PusatB. JANGKA WAKTU PELAYANAN14 hari kerja sejak Surat Permohonan Izin Kuasa Hukum diterima secara lengkap oleh Sekretariat Pengadilan PajakC. BIAYA LAYANANTidak dipungut biaya (Gratis)D. DEFINISI LAYANANIzin Kuasa Hukum adalah...
PENINJAUAN KEMBALI PAJAK
Verifikasi Permohonan PKVerifikasi Permohonan KMPKVERIFIKASI DAN/ATAU PENERIMAAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PERMOHONAN PK) DAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (KMPK)A. LOKASI PELAYANANLoket C Sekretariat Pengadilan Pajak, Lobby Gedung A Pengadilan Pajak, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta PusatPermohonan disampaikan secara langsung ke alamat: Pengadilan Pajak, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta PusatB. JANGKA WAKTU PELAYANAN10 menit kerja/berkasC....
%20(2).jpg)
