Hukum Pajak

Total: 89 Posts

• Peninjauan Kembali dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

  …
  
• Gugatan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

  …
  
• SURAT EDARAN NOMOR SE-08/PP/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE-002/PP/2015 TENTANG KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANDING/ GUGATAN

  …
  
• SURAT EDARAN NOMOR SE-002/PP/2015 TENTANG KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANDING/ GUGATAN

  …
  
• Proses Pengajuan Banding Pajak

  …
  
• PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-14/PJ/2020 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT KEBERATAN SECARA ELEKTRONIK (E-FILING)

  …
  
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-52/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah

  …
  
• SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

  …
  
• PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202 /PMK.03/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

  …
  
• PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

  …
  
• Proses Pengajuan Keberatan Pajak

  …
  
• Penyelesaian Sengketa Pajak

  …
  
• PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/PMK.03/2022 TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH

  …
  
• PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2024 TENTANG PENGGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT, DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA DALAM LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

  …
  
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENEMPATAN DEVISA HASIL EKSPOR SUMBER DAYA AI"AM PADA INSTRUMEN MONETER DAN/ATAU INSTRUMEN KEUANGAN TERTENTU DI INDONESIA

  …
  
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

  …
  
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

  …
  
• KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 02 /PJ/2019 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

  …
  
• PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 /PMK.03/2021 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

  …
  
• PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

  …
  

Tampilkan artikel selanjutnya ▼