Home
Hukum »
Hukum Acara »
Hukum Pidana »
Hukum Perdata »
- Peraturan Hukum Perdata »
- Hukum Perdata »
Ruang Hukum »

Catatan NDN

Blog yang berisi Peraturan Hukum di Indonesia

Galery »
- Video Tutorial
- Foto
Perpajakan »
Akuntansi »
Audit
HRD »
- Personalia
- Legal
Hubungi Kami

Hukum Perikatan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Mar 16 2023

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Mar 16 2023

Recent Posts Label

Peninjauan Kembali dalam Penyelesaian Sengketa Pajak
03 Jul 2024 yrnrn
Gugatan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak
03 Jul 2024 yrnrn
Proses Pengajuan Banding Pajak
02 Jul 2024 yrnrn
Proses Pengajuan Keberatan Pajak
02 Jul 2024 yrnrn
Penyelesaian Sengketa Pajak
02 Jul 2024 yrnrn
Rumus Perhitungan PPH 21 Dengan Tarif Efektif 2024
17 Apr 2024 yrnrn
GUGATAN PAJAK
04 Jul 2022 yrnrn
Pengertian - Pengertian Dalam Perpajakan
29 Jun 2022 yrnrn
Pengertian Pengelompokan dan Tata Cara Pemungutan Pajak
29 Jun 2022 yrnrn

Total Tayangan Halaman

543651

TOKO SPAREPART DAN AKSESORIS SEPEDA

TOKOPEDIA_ONAZ BIKE&FISHING

BUKALAPAK_ONAZ SPORT

Postingan Populer

COD (Certificate of Domicile) Atau Surat Keterangan Domisili (SKD)

COD (Certificate of Domicile) atau SKD merupakan bukti seorang person sebagai resident suatu negara.COD biasanya digunakan untuk memanfaatka...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN

TUGAS DAN WEWENANG Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004...
Pengertian das sein dan das sollen

Das sein adalah realitas yang telah terjadi. Sementara das sollen adalah kaidah dan norma, serta kenyataan soal apa yang seharusnya dilakuka...
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER- 24 /PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-61/PJ ./2009 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

-