Prosedur pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak

Prosedur pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak

Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

Tahap Awal Pemeriksaan

1. Penerbitan SP2: Petugas pajak menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan serta surat pemberitahuan atau panggilan kepada Wajib Pajak

Tahap Pelaksanaan dan Pengujian

1. Pengujian Data: Pemeriksa melakukan analisis dan pengujian kebenaran materiil atas kewajiban perpajakan berdasarkan dokumen yang ada.
2. Penyampaian SPHP: Hasil temuan disusun dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang kemudian diberikan kepada wajib pajak.
3. Tanggapan dan Pembahasan: Wajib pajak memberikan tanggapan atas SPHP, dilanjutkan dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP) atau closing conference.

Tahap Akhir

1. Penyusunan LHP: Petugas membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai dasar hukum penetapan.
2. Penerbitan SKP: Proses ditutup dengan penerbitan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Lebih Bayar, atau Nihil 

Read More

Prosedur SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)

Prosedur SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) meliputi tahap persiapan, penyampaian surat, pemberian tanggapan, penelitian data, hingga tindak lanjut akhir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Tahapan Pelaksanaan SP2DK

1. Persiapan dan Penerbitan: Kepala KPP meneliti data dan menemukan indikasi kewajiban pajak yang belum patuh, lalu menerbitkan SP2DK.
2. Penyampaian Surat: Kantor pajak mengirimkan surat kepada Wajib Pajak lewat pos, kurir, atau langsung datang ke tempat Wajib Pajak.
3. Batas Waktu Tanggapan: Wajib Pajak punya waktu 14 hari kerja sejak tanggal surat untuk memberi jawaban atau penjelasan. Waktu ini bisa ditambah paling lama 7 hari jika Wajib Pajak meminta perpanjangan.
4. Cara Menjawab SP2DK: Anda bisa datang langsung untuk bertemu Account Representative (AR), mengirim surat tertulis, atau lewat saluran elektronik.
5. Pemeriksaan Lanjutan: Petugas memeriksa jawaban Anda. Jika ada kurang bayar, Anda bisa membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) sendiri. Jika diabaikan, hal ini bisa berlanjut ke pemeriksaan pajak resmi.

Read More

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 186 /PMK.03/2019 TENTANG KLASIFIKASI OBJEK PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Read More

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 186/PMK.03/2019 TENTANG KLASIFIKASI OBJEK PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Read More

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187/PMK.03/2008 TENTANG TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Read More

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153/PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK

Read More

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMENUHAN SERTIFIKAT STANDAR JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA JASA KONSTRUKSI

Read More

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2OO8 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Read More

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Read More

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Read More