Home
Hukum
ยป
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
Peraturan Undang Undang Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Peraturan Menteri dan Lembaga Pemerintahan
Peraturan Daerah
Politik Hukum dan Hukum Pembangunan
Materi Dasar Ilmu Hukum
ยป
Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum
Filsafat Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
Hukum Administrasi Negara
Pengantar Hukum Indonesia
Ilmu Negara
Hukum Tata Negara
Hukum Islam
Hukum Adat
Hukum Acara
ยป
Hukum Acara Peradilan Agama
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Perpajakan
Hukum Acara Pidana
Restorative Justice
Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan
Hukum Pidana
ยป
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) NOMOR 8 TAHUN 1981
Hukum Pidana
Hukum Pidana Khusus
Hukum Perdata
ยป
Peraturan Hukum Perdata
ยป
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)/Burgerlijk Wetboek voor Indonesie(BW)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR)
Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura(RGb)
REGLEMENT op de Rechtvordering(Rv)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Wetboek van Koophandel voor Indonesie (WvK) (KUHD)
Undang-Undang Hukum Perdata
Hukum Perdata
ยป
Hukum Perdata
Hukum Agraria
Hukum Pajak
Hukum Dagang
Hukum Perburuhan
Hukum Lingkungan
Hukum dan Tekhnologi
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Hukum Internasional
Hukum Kekayaan Intelektual
Hukum Pasar Modal
Hukum Laut
Hukum Surat Berharga
Hukum Investasi
Hukum Jaminan
Hukum Perikatan
Hukum Kepailitan dan PKPU
Ruang Hukum
ยป
Diskusi
Adagium Hukum
Kelas Hukum
Menu
โ Home
โ Hukum ยป
โโ UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
โโ Peraturan Undang Undang Republik Indonesia
โโ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
โโ Peraturan Menteri dan Lembaga Pemerintahan
โโ Peraturan Daerah
โโ Politik Hukum dan Hukum Pembangunan
โโ Materi Dasar Ilmu Hukum ยป
โโโ Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum
โโโ Filsafat Hukum
โโโ Pengantar Ilmu Hukum
โโโ Hukum Administrasi Negara
โโโ Pengantar Hukum Indonesia
โโโ Ilmu Negara
โโโ Hukum Tata Negara
โโโ Hukum Islam
โโโ Hukum Adat
โ Hukum Acara ยป
โโ Hukum Acara Peradilan Agama
โโ Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
โโ Hukum Acara Perdata
โโ Hukum Acara Perpajakan
โโ Hukum Acara Pidana
โโ Restorative Justice
โโ Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan
โ Hukum Pidana ยป
โโ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
โโ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) NOMOR 8 TAHUN 1981
โโ Hukum Pidana
โโ Hukum Pidana Khusus
โ Hukum Perdata ยป
โโ Peraturan Hukum Perdata ยป
โโโ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)/Burgerlijk Wetboek voor Indonesie(BW)
โโโ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR)
โโโ Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura(RGb)
โโโ REGLEMENT op de Rechtvordering(Rv)
โโโ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Wetboek van Koophandel voor Indonesie (WvK) (KUHD)
โโโ Undang-Undang Hukum Perdata
โโ Hukum Perdata ยป
โโโ Hukum Perdata
โโโ Hukum Agraria
โโโ Hukum Pajak
โโโ Hukum Dagang
โโโ Hukum Perburuhan
โโโ Hukum Lingkungan
โโโ Hukum dan Tekhnologi
โโโ Hukum dan Hak Asasi Manusia
โโโ Hukum Internasional
โโโ Hukum Kekayaan Intelektual
โโโ Hukum Pasar Modal
โโโ Hukum Laut
โโโ Hukum Surat Berharga
โโโ Hukum Investasi
โโโ Hukum Jaminan
โโโ Hukum Perikatan
โโโ Hukum Kepailitan dan PKPU
โ Ruang Hukum ยป
โโ Diskusi
โโ Adagium Hukum
โโ Kelas Hukum
Catatan NDN
Blog yang berisi Peraturan Hukum di Indonesia
Galery
ยป
Video Tutorial
Foto
Perpajakan
ยป
Ruang Pajak
ยป
Materi Dasar Perpajakan
Kelas Pajak
Download Formulir Perpajakan
Peraturan Perpajakan
ยป
Undang-Undang Perpajakan
Peraturan Pemerintah (PP/PMK/KMK/PJ/BC)
Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)
Undang-Undang Pajak Penghasilan PPH
Undang-Undang PPN
Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Undang-Undang Pengadilan Pajak
Pajak Pusat
ยป
Pajak Orang Pribadi
Pajak BADAN
ยป
PPN
PPH 21
PPH 22
PPH 23
PPH 26
PPH 4(2)
Bea Masuk/ Cukai
Pajak Daerah
ยป
Pajak Provinsi
Pajak Kabupaten/ Kota
Bea Materai
Bea Cukai
Akuntansi
ยป
Keuangan
Management
Materi Chartered Accountant
Software
ยป
Accurate
Audit
HRD
ยป
Personalia
Legal
Hubungi Kami
Navigation
โ Galery ยป
โโ Video Tutorial
โโ Foto
โ Perpajakan ยป
โโ Ruang Pajak ยป
โโโ Materi Dasar Perpajakan
โโโ Kelas Pajak
โโโ Download Formulir Perpajakan
โโ Peraturan Perpajakan ยป
โโโ Undang-Undang Perpajakan
โโโ Peraturan Pemerintah (PP/PMK/KMK/PJ/BC)
โโโ Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)
โโโ Undang-Undang Pajak Penghasilan PPH
โโโ Undang-Undang PPN
โโโ Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
โโโ Undang-Undang Pengadilan Pajak
โโ Pajak Pusat ยป
โโโ Pajak Orang Pribadi
โโโ Pajak BADAN ยป
โโโโ PPN
โโโโ PPH 21
โโโโ PPH 22
โโโโ PPH 23
โโโโ PPH 26
โโโโ PPH 4(2)
โโโโ Bea Masuk/ Cukai
โโ Pajak Daerah ยป
โโโ Pajak Provinsi
โโโ Pajak Kabupaten/ Kota
โโ Bea Materai
โโ Bea Cukai
โ Akuntansi ยป
โโ Keuangan
โโ Management
โโ Materi Chartered Accountant
โโ Software ยป
โโโ Accurate
โ Audit
โ HRD ยป
โโ Personalia
โโ Legal
โ Hubungi Kami
โ
โ
Home
ยป
hukum pidana
,
hukum pidana khusus
,
Peraturan Undang Undang Republik Indonesia
ยป UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Bagikan ke X
Berbagi ke Facebook
Related Posts:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
โ Posting Lebih Baru
Posting Lama โ
Beranda
Peninjauan Kembali dalam Penyelesaian Sengketa Pajak
03
Jul
2024
yrnrn
Gugatan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak
03
Jul
2024
yrnrn
Proses Pengajuan Banding Pajak
02
Jul
2024
yrnrn
Proses Pengajuan Keberatan Pajak
02
Jul
2024
yrnrn
Penyelesaian Sengketa Pajak
02
Jul
2024
yrnrn
Rumus Perhitungan PPH 21 Dengan Tarif Efektif 2024
17
Apr
2024
yrnrn
GUGATAN PAJAK
04
Jul
2022
yrnrn
Pengertian - Pengertian Dalam Perpajakan
29
Jun
2022
yrnrn
Pengertian Pengelompokan dan Tata Cara Pemungutan Pajak
29
Jun
2022
yrnrn
prev
next
Call: Nurdin
Wa: Nurdin
Total Tayangan Halaman
5
4
3
6
5
1
TOKO SPAREPART DAN AKSESORIS SEPEDA
TOKOPEDIA_ONAZ BIKE&FISHING
BUKALAPAK_ONAZ SPORT
Postingan Populer
COD (Certificate of Domicile) Atau Surat Keterangan Domisili (SKD)
COD (Certificate of Domicile) atau SKD merupakan bukti seorang person sebagai resident suatu negara.COD biasanya digunakan untuk memanfaatka...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN
TUGAS DAN WEWENANG Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004...
Pengertian das sein dan das sollen
Das sein adalah realitas yang telah terjadi. Sementara das sollen adalah kaidah dan norma, serta kenyataan soal apa yang seharusnya dilakuka...
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER- 24 /PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-61/PJ ./2009 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA