Blog yang berisi Peraturan Hukum di Indonesia

Tampilkan postingan dengan label diskusi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label diskusi. Tampilkan semua postingan

PERHITUNGAN GAJI DAN SLIP GAJI OTOMATIS SERTA PERHITUNGAN PPH 21

klik  PERHITUNGAN GAJI DAN SLIP GAJI OTOMATIS SERTA PERHITUNGAN PPH 21&nb...

Pengertian Actus Reus dan Mens Rea

Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku/ keadaan mental atau jiwa pelaku pada saat melakukan perbuatan.Pada kondisi mental yang normal seseorang memiliki keseimbangan dalam diri yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupannya. Kondisi mental terganggu karena ada dorongan kondisi yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya.Syarat...

Pengertian das sein dan das sollen

Das sein adalah realitas yang telah terjadi. Sementara das sollen adalah kaidah dan norma, serta kenyataan soal apa yang seharusnya dilakukan. Keduanya memiliki arti antara kenyataan serta harapan. Das sein merupakan kenyataan atas peristiwa konkret dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh das sollen.Menurut Sudikno Mertokusumo das sollen adalah kenyataan normatif atau apa yang seyogyanya dilakukan. Sedangkan das sein adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret.“Barang siapa mencuri harus dihukum”, “barang siapa membeli sesuatu harus membayar”...

TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN

TUGAS DAN WEWENANGBerdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bagian Pertama pada BAB III TUGAS DAN WEWENANG yang telah diubah sehingga berbunyi “Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C”.Pasal 30 ayat (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :melakukan penuntutan;melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan...

PROSES BERACARA PERKARA PERDATA

PROSES BERACARA PERKARA PERDATATATA CARA PELAKSANAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PERKARA PERDATAPELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN TINGKAT PERTAMAPenggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi:Surat Permohonan / GugatanSurat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat)Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat...

HUKUM WARIS KUHPERDATA

Pengertian Hukum WarisHukum waris diatur dalam buku kedua Bab XII Pasal 830-1130 BW.Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.Pluralisme Hukum Waris yang berlaku di IndonesiaHukum Adat, pada umumnya berlaku bagi orang indonesia asliBagi Orang-orang Indonesia yang beragama islam, diberbagai daerah dipengaruhi dari peraturan pewarisan islamBagi Orang-orang Arab pada umumnya berlaku seluruh hukum waris islamBagi Orang Cina dan Eropa (keturunan)...

VOEGING, INTERVENSI DAN VRIJWARING

VOEGING, INTERVENSI DAN VRIJWARINGVoeging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat. Biasanya Voeging ini dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa kepentingannya “terganggu” akibat gugatan dari pihak penggugat.Voeging terjadi, apabila dalam sidang datang pihak ketiga yang mengajukan permohonan untuk bergabung pada penggugat atau tergugat. Voeging dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela.Interventie (tussenkomst) terjadi:apabila pihak ketiga merasa mempunyai kepentingan yang akan terganggu, jika ia tidak...

Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya Hukum BandingUpaya hukum banding, kasasi, dan verzet termasuk dalam upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.Upaya hukum banding, kasasi, dan verzet masuk ke dalam dua upaya hukum, yatu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada di antara keduanya adalah bahwa pada asas upaya hukum biasa yaitu menangguhkan eksekusi. Sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.Upaya hukum biasa terdiri dari:BandingBanding yaitu...

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi

Umumnya, Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota adalah pengadilan pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, dan bertindak sebagai judex facti.Pengadilan Tinggi (biasa disingkat: PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan...

Kejaksaan

Pengertian KejaksaanKejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan...

PENYITAAN

SITA JAMINANSita jaminan dilakukan atas perintah Hakim/Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Hakim/Ketua Majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.Dalam hal dilakukan sita jaminan sebelum sidang dimulai, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:Penyitaan hendaknya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan...

PERLAWANAN

PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEKPasal 129 HIR/153 Rbg memberi kemungkinan bagi tergugat/para tergugat, yang dihukum dengan verstek untuk mengajukan verzet atau perlawanan.Kedua perkara tersebut dijadikan satu dan diberi satu nomor.Sedapat mungkin perkara tersebut dipegang oleh Majelis Hakim yang sama. yaitu yang telah menjatuhkan putusan verstek.Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pembuktiannya agar mengacu pada SEMA No.9 Tahun 1964.PERLAWANAN...

EKSEKUSI

EKSEKUSI GROSSE AKTAMenurut pasal 1224 HIR/pasal 258 R.Bg ada dua macam grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotik.Yang dimaksud dengan grosse adalah salinan pertama dari akta otentik. Salinan pertama ini diberikan kepada kreditur.Oleh karena salinan pertama dari akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan eksekusi, maka salinan pertama ini sengaja diberi kepala/irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Salinan lainnya yang diberikan...