Home
Hukum
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
Peraturan Undang Undang Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Peraturan Menteri dan Lembaga Pemerintahan
Peraturan Daerah
Politik Hukum dan Hukum Pembangunan
Materi Dasar Ilmu Hukum
Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum
Filsafat Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
Hukum Administrasi Negara
Pengantar Hukum Indonesia
Ilmu Negara
Hukum Tata Negara
Hukum Islam
Hukum Adat
Hukum Acara
Hukum Acara Peradilan Agama
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Perpajakan
Hukum Acara Pidana
Restorative Justice
Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan
Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) NOMOR 8 TAHUN 1981
Hukum Pidana
Hukum Pidana Khusus
Hukum Perdata
Peraturan Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)/Burgerlijk Wetboek voor Indonesie(BW)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR)
Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura(RGb)
REGLEMENT op de Rechtvordering(Rv)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Wetboek van Koophandel voor Indonesie (WvK) (KUHD)
Undang-Undang Hukum Perdata
Hukum Perdata
Hukum Perdata
Hukum Agraria
Hukum Pajak
Hukum Dagang
Hukum Perburuhan
Hukum Lingkungan
Hukum dan Tekhnologi
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Hukum Internasional
Hukum Kekayaan Intelektual
Hukum Pasar Modal
Hukum Laut
Hukum Surat Berharga
Hukum Investasi
Hukum Jaminan
Hukum Perikatan
Hukum Kepailitan dan PKPU
Ruang Hukum
Diskusi
Adagium Hukum
Kelas Hukum
Catatan NDN
Blog yang berisi Peraturan Hukum di Indonesia
Galery
Video Tutorial
Foto
Perpajakan
Ruang Pajak
Materi Dasar Perpajakan
Kelas Pajak
Download Formulir Perpajakan
Peraturan Perpajakan
Undang-Undang Perpajakan
Peraturan Pemerintah (PP/PMK/KMK/PJ/BC)
Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)
Undang-Undang Pajak Penghasilan PPH
Undang-Undang PPN
Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Undang-Undang Pengadilan Pajak
Pajak Pusat
Pajak Orang Pribadi
Pajak BADAN
PPN
PPH 21
PPH 22
PPH 23
PPH 26
PPH 4(2)
Bea Masuk/ Cukai
Pajak Daerah
Pajak Provinsi
Pajak Kabupaten/ Kota
Bea Materai
Bea Cukai
Akuntansi
Keuangan
Management
Materi Chartered Accountant
Software
Accurate
Audit
HRD
Personalia
Legal
Hubungi Kami
Home
»
Hukum Acara Peradilan Agama
,
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
,
hukum acara perdata
,
Hukum Acara Pidana
,
hukum pajak
,
Peraturan Undang Undang Republik Indonesia
» UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
Status: Mengubah
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Bagikan ke X
Berbagi ke Facebook
← Posting Lebih Baru
Posting Lama →
Beranda
×
Call: Nurdin
Wa: Nurdin
Total Tayangan Halaman
TOKO SPAREPART DAN AKSESORIS SEPEDA
TOKOPEDIA_ONAZ BIKE&FISHING
BUKALAPAK_ONAZ SPORT
Postingan Populer
COD (Certificate of Domicile) Atau Surat Keterangan Domisili (SKD)
COD (Certificate of Domicile) atau SKD merupakan bukti seorang person sebagai resident suatu negara.COD biasanya digunakan untuk memanfaatka...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN
TUGAS DAN WEWENANG Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004...
Pengertian das sein dan das sollen
Das sein adalah realitas yang telah terjadi. Sementara das sollen adalah kaidah dan norma, serta kenyataan soal apa yang seharusnya dilakuka...
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER- 24 /PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-61/PJ ./2009 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
