Home
Hukum »
Hukum Acara »
Hukum Pidana »
Hukum Perdata »
- Peraturan Hukum Perdata »
- Hukum Perdata »
Ruang Hukum »

Catatan NDN

Blog yang berisi Peraturan Hukum di Indonesia

Galery »
- Video Tutorial
- Foto
Perpajakan »
Akuntansi »
Audit
HRD »
- Personalia
- Legal
Hubungi Kami

Home » hukum pajak , Peraturan Pemerintah (PMK_KMK_PJ_BC) » PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210 / PMK.0 1 /2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210 / PMK.0 1 /2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis!Bagikan ke X Berbagi ke Facebook

Related Posts:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/PMK.03/2022 TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 235 / PMK.03 / 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87 / PMK.03/ 2013 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 /PMK.03/2019 TENTANG PENENTUAN BENTUK USAHA TETAP
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2024 TENTANG PENGGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT, DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA DALAM LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

← Posting Lebih Baru Posting Lama → Beranda

Jasa Kami

Pengurusan Perijinan Berusaha, Perpajakan, Accounting, dan Lain-Lain

Peninjauan Kembali dalam Penyelesaian Sengketa Pajak
03 Jul 2024 yrnrn
Gugatan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak
03 Jul 2024 yrnrn
Proses Pengajuan Banding Pajak
02 Jul 2024 yrnrn
Proses Pengajuan Keberatan Pajak
02 Jul 2024 yrnrn
Penyelesaian Sengketa Pajak
02 Jul 2024 yrnrn
Rumus Perhitungan PPH 21 Dengan Tarif Efektif 2024
17 Apr 2024 yrnrn
GUGATAN PAJAK
04 Jul 2022 yrnrn
Pengertian - Pengertian Dalam Perpajakan
29 Jun 2022 yrnrn
Pengertian Pengelompokan dan Tata Cara Pemungutan Pajak
29 Jun 2022 yrnrn

Total Tayangan Halaman

544222

TOKO SPAREPART DAN AKSESORIS SEPEDA

TOKOPEDIA_ONAZ BIKE&FISHING

Postingan Populer

COD (Certificate of Domicile) Atau Surat Keterangan Domisili (SKD)

COD (Certificate of Domicile) atau SKD merupakan bukti seorang person sebagai resident suatu negara.COD biasanya digunakan untuk memanfaatka...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN

TUGAS DAN WEWENANG Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004...
Pengertian Restorative Justice

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, ...
Pengertian das sein dan das sollen

Das sein adalah realitas yang telah terjadi. Sementara das sollen adalah kaidah dan norma, serta kenyataan soal apa yang seharusnya dilakuka...

-