Home
Hukum
»
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
Peraturan Undang Undang Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Peraturan Menteri dan Lembaga Pemerintahan
Peraturan Daerah
Politik Hukum dan Hukum Pembangunan
Materi Dasar Ilmu Hukum
»
Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum
Filsafat Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
Hukum Administrasi Negara
Pengantar Hukum Indonesia
Ilmu Negara
Hukum Tata Negara
Hukum Islam
Hukum Adat
Hukum Acara
»
Hukum Acara Peradilan Agama
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Perpajakan
Hukum Acara Pidana
Restorative Justice
Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan
Hukum Pidana
»
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) NOMOR 8 TAHUN 1981
Hukum Pidana
Hukum Pidana Khusus
Hukum Perdata
»
Peraturan Hukum Perdata
»
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)/Burgerlijk Wetboek voor Indonesie(BW)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR)
Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura(RGb)
REGLEMENT op de Rechtvordering(Rv)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Wetboek van Koophandel voor Indonesie (WvK) (KUHD)
Undang-Undang Hukum Perdata
Hukum Perdata
»
Hukum Perdata
Hukum Agraria
Hukum Pajak
Hukum Dagang
Hukum Perburuhan
Hukum Lingkungan
Hukum dan Tekhnologi
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Hukum Internasional
Hukum Kekayaan Intelektual
Hukum Pasar Modal
Hukum Laut
Hukum Surat Berharga
Hukum Investasi
Hukum Jaminan
Hukum Perikatan
Hukum Kepailitan dan PKPU
Ruang Hukum
»
Diskusi
Adagium Hukum
Kelas Hukum
Menu
– Home
– Hukum »
–– UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
–– Peraturan Undang Undang Republik Indonesia
–– Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
–– Peraturan Menteri dan Lembaga Pemerintahan
–– Peraturan Daerah
–– Politik Hukum dan Hukum Pembangunan
–– Materi Dasar Ilmu Hukum »
––– Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum
––– Filsafat Hukum
––– Pengantar Ilmu Hukum
––– Hukum Administrasi Negara
––– Pengantar Hukum Indonesia
––– Ilmu Negara
––– Hukum Tata Negara
––– Hukum Islam
––– Hukum Adat
– Hukum Acara »
–– Hukum Acara Peradilan Agama
–– Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
–– Hukum Acara Perdata
–– Hukum Acara Perpajakan
–– Hukum Acara Pidana
–– Restorative Justice
–– Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan
– Hukum Pidana »
–– Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
–– Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) NOMOR 8 TAHUN 1981
–– Hukum Pidana
–– Hukum Pidana Khusus
– Hukum Perdata »
–– Peraturan Hukum Perdata »
––– Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)/Burgerlijk Wetboek voor Indonesie(BW)
––– Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR)
––– Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura(RGb)
––– REGLEMENT op de Rechtvordering(Rv)
––– Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Wetboek van Koophandel voor Indonesie (WvK) (KUHD)
––– Undang-Undang Hukum Perdata
–– Hukum Perdata »
––– Hukum Perdata
––– Hukum Agraria
––– Hukum Pajak
––– Hukum Dagang
––– Hukum Perburuhan
––– Hukum Lingkungan
––– Hukum dan Tekhnologi
––– Hukum dan Hak Asasi Manusia
––– Hukum Internasional
––– Hukum Kekayaan Intelektual
––– Hukum Pasar Modal
––– Hukum Laut
––– Hukum Surat Berharga
––– Hukum Investasi
––– Hukum Jaminan
––– Hukum Perikatan
––– Hukum Kepailitan dan PKPU
– Ruang Hukum »
–– Diskusi
–– Adagium Hukum
–– Kelas Hukum
Catatan NDN
Blog yang berisi Peraturan Hukum di Indonesia
Galery
»
Video Tutorial
Foto
Perpajakan
»
Ruang Pajak
»
Materi Dasar Perpajakan
Kelas Pajak
Download Formulir Perpajakan
Peraturan Perpajakan
»
Undang-Undang Perpajakan
Peraturan Pemerintah (PP/PMK/KMK/PJ/BC)
Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)
Undang-Undang Pajak Penghasilan PPH
Undang-Undang PPN
Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Undang-Undang Pengadilan Pajak
Pajak Pusat
»
Pajak Orang Pribadi
Pajak BADAN
»
PPN
PPH 21
PPH 22
PPH 23
PPH 26
PPH 4(2)
Bea Masuk/ Cukai
Pajak Daerah
»
Pajak Provinsi
Pajak Kabupaten/ Kota
Bea Materai
Bea Cukai
Akuntansi
»
Keuangan
Management
Materi Chartered Accountant
Software
»
Accurate
Audit
HRD
»
Personalia
Legal
Hubungi Kami
Navigation
– Galery »
–– Video Tutorial
–– Foto
– Perpajakan »
–– Ruang Pajak »
––– Materi Dasar Perpajakan
––– Kelas Pajak
––– Download Formulir Perpajakan
–– Peraturan Perpajakan »
––– Undang-Undang Perpajakan
––– Peraturan Pemerintah (PP/PMK/KMK/PJ/BC)
––– Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)
––– Undang-Undang Pajak Penghasilan PPH
––– Undang-Undang PPN
––– Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
––– Undang-Undang Pengadilan Pajak
–– Pajak Pusat »
––– Pajak Orang Pribadi
––– Pajak BADAN »
–––– PPN
–––– PPH 21
–––– PPH 22
–––– PPH 23
–––– PPH 26
–––– PPH 4(2)
–––– Bea Masuk/ Cukai
–– Pajak Daerah »
––– Pajak Provinsi
––– Pajak Kabupaten/ Kota
–– Bea Materai
–– Bea Cukai
– Akuntansi »
–– Keuangan
–– Management
–– Materi Chartered Accountant
–– Software »
––– Accurate
– Audit
– HRD »
–– Personalia
–– Legal
– Hubungi Kami
–
–
1
2
3
4
5
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187/PMK.03/2008 TENTANG TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
PPH 4(2)
...
Read More
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153/PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK
PPH 4(2)
...
Read More
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMENUHAN SERTIFIKAT STANDAR JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA JASA KONSTRUKSI
PPH 4(2)
...
Read More
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2OO8 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
PPH 4(2)
...
Read More
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
PPH 4(2)
...
Read More
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
PPH 4(2)
...
Read More
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Hukum Tata Negara
...
Read More
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Hukum Tata Negara
,
Peraturan Undang Undang Republik Indonesia
...
Read More
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Hukum Tata Negara
,
Peraturan Undang Undang Republik Indonesia
...
Read More
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Hukum Tata Negara
,
Peraturan Undang Undang Republik Indonesia
...
Read More
Postingan Lama →
Beranda
Peninjauan Kembali dalam Penyelesaian Sengketa Pajak
03
Jul
2024
yrnrn
Gugatan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak
03
Jul
2024
yrnrn
Proses Pengajuan Banding Pajak
02
Jul
2024
yrnrn
Proses Pengajuan Keberatan Pajak
02
Jul
2024
yrnrn
Penyelesaian Sengketa Pajak
02
Jul
2024
yrnrn
Rumus Perhitungan PPH 21 Dengan Tarif Efektif 2024
17
Apr
2024
yrnrn
GUGATAN PAJAK
04
Jul
2022
yrnrn
Pengertian - Pengertian Dalam Perpajakan
29
Jun
2022
yrnrn
Pengertian Pengelompokan dan Tata Cara Pemungutan Pajak
29
Jun
2022
yrnrn
prev
next
Call: Nurdin
Wa: Nurdin
Total Tayangan Halaman
5
4
3
6
5
1
TOKO SPAREPART DAN AKSESORIS SEPEDA
TOKOPEDIA_ONAZ BIKE&FISHING
BUKALAPAK_ONAZ SPORT
Postingan Populer
COD (Certificate of Domicile) Atau Surat Keterangan Domisili (SKD)
COD (Certificate of Domicile) atau SKD merupakan bukti seorang person sebagai resident suatu negara.COD biasanya digunakan untuk memanfaatka...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN
TUGAS DAN WEWENANG Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004...
Pengertian das sein dan das sollen
Das sein adalah realitas yang telah terjadi. Sementara das sollen adalah kaidah dan norma, serta kenyataan soal apa yang seharusnya dilakuka...
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER- 24 /PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-61/PJ ./2009 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA